Program Kartu Jakarta Sehat Dievaluasi

Ilustrasi. Warga antre untuk mendapatkan pelayanan di loket-loket Kartu Jakarta Sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/2/2013).

KOMPAS.com - PT Askes akan melakukan evaluasi terhadap premi Kartu Jakarta Sehat (KJS) menyusul pengunduran diri 16 rumah sakit dari program jaminan kesehatan untuk warga DKI Jakarta ini. Evaluasi ini juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PT Askes menyatakan, ketidaksesuaian tarif dengan Indonesia Case Base Group (INA-CBG's) yang menggunakan harga per paket diduga menjadi penyebab utama meruginya pihak rumah sakit.  Mundurnya 16 rumah sakit, dinilai PT Askes, sebagai bagian dinamika mencari keseimbangan kendali mutu dan biaya. 

"Setiap rumah sakit punya tarif dan sistem pembiayaan yang berbeda. Sementara sistem asuransi nasional mensyaratkan penggunaan satu sistem. Oleh karena itu, akan kita evaluasi dulu, mana yang tidak sesuai dan bagaimana pemecahannya," kata Direktur Pelayanan PT. Askes (Persero) Fajriudin pada Senin (20/5) di Jakarta.

Dalam program KJS,  PT Askes terlibat sebagai pemeriksa dan penjamin klaim dari rumah sakit.  Sistem INA CBG's adalah sistem pembayaran rumah sakit berdasarkan paket. Paket dibuat berdasarkan diagnosa, pemeriksaan, dan obat yang akan digunakan pasien. Penyusunan harga pengobatan berdasarkan paket, dibuat dengan survei terlebih dulu pada rumah sakit di Indonesia.

Tarif, lama dan jenis pengobatan pada paket didasarkan pada hasil rata-rata yang digunakan rumah sakit responden. Sistem ini menurut Fajriudin bertentangan dengan kebanyakan rumah sakit yang bersistem fee for services. Penghitungan didasarkan pada tiap proses yang dijalani pasien selama pengobatan.

"Mungkin belum terbiasa karena kita baru menggunakan sistem ini satu bulan. Tapi kita terbuka jika 16 rumah sakit itu mau bekerja sama lagi," kata Fajriudin.

Sistem ini, menurut Fajriudin, akan menghindarkan pasien dari pengobatan yang tidak perlu. Pasien juga tidak perlu terlalu lama berada di rumah sakit. Pembiayaan dengan sistem paket mengusahakan pasien mendapatkan pengobatan yang lebih efektif, tanpa biaya berlebih.

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More

Program Bayi Tabung di Indonesia Tak Kalah

KOMPAS.com — Cukup banyak pasangan yang mengalami gangguan kesuburan melakukan program bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) di luar negeri. Padahal, kualitas klinik bayi tabung di Indonesia tak kalah dengan negara tetangga.

Diperkirakan sekitar 4 persen pasangan suami istri (pasutri) yang belum memiliki keturunan melakukan program bayi tabung di luar negeri.

Dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah klinik bayi tabung di Indonesia memang masih sedikit, yakni baru 26 klinik di 11 kota, terutama di kota-kota besar. Bandingkan dengan Jepang yang berpenduduk 110 juta orang dan memiliki 600 klinik kesuburan.

"Tetapi, dari segi fasilitas dan kemampuan, dokter kita sudah setara dengan negara tetangga. Angka keberhasilannya pun hampir sama, sekitar 40 persen," kata dr Budi Wiwengko, Sp OG, sekjen Perkumpulan Fertilisasi In Vitro Indonesia (Perfitri) dalam acara media edukasi perkembangan terkini infertilitas dan bayi tabung di Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Ia mengatakan, teknik-teknik terbaru yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi sudah bisa dilakukan di klinik dalam negeri, misalnya teknik ICSI atau menyuntikkan satu sel sperma ke dalam sel telur sehingga terjadi pembuahan.

Fasilitas laboratorium yang canggih juga berperan cukup besar dalam menurunkan risiko kegagalan, terutama untuk memilih sel telur dan sel sperma berkualitas baik.

"Teknik dan pemeriksaan laboratorium terbaru sudah mampu melakukan pembesaran sel sperma hingga 6.000 kali sehingga bisa dilihat dengan jelas ada tidaknya kerusakan," imbuh dokter yang biasa disapa Iko ini.

Iko menambahkan, memang ada beberapa hal yang belum dapat dikerjakan dokter di Indonesia, tetapi hal tersebut disebabkan faktor regulasi, bukan kemampuan.

"Kita tidak boleh melakukan donor sel telur atau sel sperma. Demikian juga dengan surrogate atau ibu pengganti. Di luar itu, kemampuan dokter kita tak kalah," katanya.

Selain soal fasilitas dan kemampuan dokter, menurut Iko, melakukan program bayi tabung di dalam negeri juga lebih menghemat biaya. Di Indonesia, program bayi tabung membutuhkan dana sekitar Rp 30-60 juta.

"Di negara lain tentu lebih mahal karena harus mengeluarkan biaya akomodasi. Selain itu, jika kita melakukannya di sini tentu akan mendapat dukungan psikologis lebih besar dari keluarga," katanya.

Dukungan dari keluarga, menurut dia, berpengaruh besar terhadap keberhasilan program bayi tabung. Faktor lain yang berpengaruh adalah usia calon ibu.

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More