Layanan Kesehatan Jiwa Masih Rendah

KOMPAS.com - Layanan kesehatan jiwa Indonesia ternyata masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah layanan primer yang memiliki unit kesehatan jiwa.

"Dari sekitar 9 ribu total puskesmas yang kita miliki, hanya seribu yang memiliki unit kesehatan jiwa. Sebanyak 8 ribu lainnya tidak ada," kata Wakil Ketua Komis IX DPR-RI, Nova Riyanti Yusuf, pada peluncuran unit mobile mental health service dan penandatanganan nota kesepahaman Program Kesehatan Jiwa Masyarakat,  Senin (20/5/2013), di Jakarta.

Belum adanya peraturan dan kepedulian terhadap masalah kesehatan jiwa, kata Nova, menjadi tantangan utama. Ia mengatakan, aturan yang jelas diperlukan untuk menyusun berbagai program. Belum adanya aturan menyebabkan layanan kesehatan jiwa tidak bisa berdiri mantap. Masyarakat pun belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari pentingnya pengobatan dan pencegahan gangguan jiwa.

"Saat ini RUU Kesehatan Jiwa sudah menjadi prioritas penyelesaian. Dengan adanya aturan yang jelas, kita bisa membuat sistem kesehatan jiwa yang baik dan menyeluruh," kata Nova.

Rendahnya layanan kesehatan jiwa juga diakui Kasubdit Kelompok Berisiko Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan RI, Edduard Idul Riyadi. Menurutnya kesehatan jiwa yang tidak terlihat kurang diperhatikan masyarakat dan pemerintah, layaknya penyakit fisik lainnya. Padahal, jiwa yang sehat akan mendukunh fisik yang baik. Jiwa yang sehat juga memungkinkan masyarakat untuk bisa bahagia dengan hidupnya.

"Saat ini, Indonesia hanya memiliki kurang lebih 30 rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentu kurang, apalagi kecenderungan orang menderita gangguan jiwa bertambah," kata Eduard.

Peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa sejalan dengan penduduk yang terus bertambah. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, penderita gangguan jiwa di seluruh Indonesia berkisar satu juta orang, sedangkan golongan sedang sampai mencapai 19 juta.

"Peningkatan penduduk tentu berefek pada interaksi sosial yang semakin rumit, stres, dan persaingan. Hal ini memicu terjadinya gangguan jiwa," kata Edduard.

Peningkatan layanan kesehatan primer, lanjutnya, seharusnya menjadi pilihan utama. Ia mengatakan, sesuai sistem rujukan yang akan diberlakukan, setiap puskesmas akan memiliki minimal satu tenaga kesehatan jiwa. Tenaga kesehatan ini akan membantu masyarakat melakukan tindak preventif terhadap gangguan jiwa. Dengan cara ini diharapkan kesehatan jiwa masyarakat menjadi lebih baik.

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More

Masih Banyak Dokter Belum Mengerti SJSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan digulirkan mulai tahun 2014 mendatang masih belum tersosialisasi dengan baik. Bahkan, dokter yang merupakan profesi yang bersinggungan langsung dengan sistem ini pun masih banyak yang belum memahaminya.

"Wacana terhadap SJSN yang dipublikasikan tidak memberikan kejelasan dan pemahaman pada tenaga praktisi kesehatan," ujar Vice Chairman dan Head of Consulting Edelman Indonesia Bambang Chriswanto dalam acara peluncuran Edelman Healthcare Professional Survey 2013 di Jakarta, Selasa (19/3/2013) kemarin.

Berdasarkan hasil survei terhadap dokter umum dan spesialis di 4 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan selama November-Desember 2012, hanya kurang dari 50 persen mereka yang memahami alur dan proses SJSN. Bahkan, dokter di Jakarta merasa memahami SJSN sedikit lebih rendah dibandingkan dengan praktisi kesehatan di kota lainnya.

Di Jakarta, praktisi kesehatan yang mengaku mengerti sepenuhnya adalah 3 persen, mengerti 35 persen, ragu-ragu 35 persen, tidak mengerti 35 persen, dan tidak menjawab 1 persen. Sedangkan di tiga kota lainnya, mengerti sepenuhnya 5 persen, mengerti 38 persen, ragu-ragu 32 persen, tidak mengerti 19 persen, dan tidak menjawab 6 persen.

Survei tersebut dilakukan oleh Edelman Indonesia bekerja sama dengan Unit Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FKUGM) dan melibatkan 421 praktisi kesehatan, 44 persen di antaranya merupakan dokter spesialis dan 56 persennya merupakan dokter umum.

Menariknya, 57 persen dari responden pernah merawat peserta ASKES. Hal ini membuktikan sosialisasi SJSN masih sangat kurang. Maka, menurut Bambang, pesan positif dari SJSN perlu dikomunikasikan secara berkelanjutan sehingga dapat memperkuat optimisme dan menggalang kepercayaan publik terhadap SJSN.

"Riset menunjukkan bahwa mayoritas publik perlu mendengar sepucuk informasi sebanyak tiga hingga lima kali untuk mempercayai pesannya," tutur Bambang.

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More