Usia 19 Bulan Mengapa Balita Belum Bisa Jalan?

TANYA:
Dok, anak saya perempuan. Sekarang berusia 19 bulan, berat badannya 8kg. Sampai sekarang dia belum juga bisa berjalan, tapi dia sudah mulai bisa berdiri tanpa berpegangan selama 10 detik namun belum berani melangkah. Dia seperti takut dan akan menjerit kalau dipaksa berjalan.
Saya bingung apa anak saya ada kelainan atau kurang gizi atau mungkin kurang berlatih. Mohon bantuan penjelasannya dok. Sebelumnya terima kasih
(Armiyana, Medan)

JAWAB :

Sayang sekali Ibu tidak menjelaskan saat ini apa saja yang sudah ia dapat lakukan sehingga informasinya menjadi lebih lengkap dan dapat saya ambil kesimpulan secara lebih komprehensif.

Bila saat ini si kecil sudah dapat berdiri sendiri dan mulai melangkah dengan berpegangan sekilas ia masih dalam taraf perkembangan yang normal. Terlebih bila tingkat perkembangan neuromotorik lain dan kognitif (kepandaiannya) sesuai dengan tingkat perkembangan seusianya.

Memang pada sebagian anak, seusia si kecil ada yang belum dapat berjalan sendiri. Namun secara bertahap biasanya lambat laun ia dapat berjalan sendiri. Perlahan-lahan latihlah ia untuk memberanikan dirinya melangkah.

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More

Belajar Jalan Lebih Cepat Belum Tentu Anak Hebat

Kompas.com - Dalam hal kemampuan berjalan, kebanyakan orangtua menilai anak yang mampu berjalan lebih cepat dari usianya sebagai anak yang hebat. Padahal, dalam jangka panjang kemampuan berjalan yang lebih cepat tersebut tidak berpengaruh banyak kemampuan motorik anak.

Bayi biasanya mulai belajar berjalan mulai usia 10 bulan dan siap berjalan sendiri di usia setahun. Namun, ada juga anak yang mulai berjalan di usia 9 bulan atau usia 18 bulan. Menurut penelitian yang digelar di Swiss, bayi yang berjalan lebih cepat dari tahap perkembangannya tidak berpengaruh banyak pada kemampuan motoriknya di kemudian hari.

Para peneliti menemukan bahwa bayi yang mulai bisa berjalan di usia 9 bulan tidak lebih memiliki kemampuan motorik lebih baik daripada bayi yang terlambat berjalan. Demikian hasil yang dimuat dalam studi yang dipublikasi di jurnal Acta Paediatrica ini.

Para peneliti menganalisa kecerdasan dan kemampuan koordinasi dari 222 bayi yang sehat hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Mereka mengambil kesimpulan bahwa hanya ada hubungan kecil bahkan hampir tidak ada hubungan sama sekali antara kemampuan awal berjalan dengan perkembangan di kemudian hari.

Kemampuan bayi untuk belajar duduk tanpa bantuan dan berjalan paling tidak lima langkah tanpa berpegangan juga dicatat. Rata-rata, para bayi dapat melakukan hal tersebut pada usia enam setengah bulan. Namun ada pula bayi yang baru bisa melakukannya setelah melalui usia satu tahun.

Juru bicara tim peneliti mengatakan, waktu berjalan benar-benar tidak memiliki konsekuensi. Anak yang mulai bisa berjalan lebih cepat tidak terlihat memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan koordinasi yang lebih baik.

Profesor Mitch Blair dari Royal College of Paediactrics and Child Health mengatakan, orangtua seringkali mencemaskan bila anaknya berjalan lebih lambat daripada anak seusianya. "Padahal itu tidak berpengaruh pada perkembangan anak." ujarnya.

Ia mengatakan, orangtua dapat memeriksaan anaknya apabila hingga usia 18 bulan anak mereka masih belum dapat berjalan.

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More

Rumah Sakit Belum Siap Sambut SJSN

 Warga antre untuk mendapatkan pelayanan di loket-loket Kartu Jakarta Sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/2/2013).

Jakarta, Kompas - Sejumlah rumah sakit menyatakan tidak siap menyambut penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014. Diperlukan uji coba bagi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional agar pengelola rumah sakit memiliki panduan pelaksanaan yang tepat.

Hal itu mengemuka dalam Pelatihan dan Lokakarya ”Meningkatkan Kualitas Layanan dan Kesiapan Rumah Sakit dalam Penerapan Jamkesnas”, Senin (25/3), di Jakarta.

Perwakilan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, Lies Dina Liastuti, mengatakan, RS Harapan Kita belum siap melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pihaknya masih mempersiapkan antara lain sistem remunerasi, bonus kinerja bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan lain, serta pembentukan tim kerja untuk menyiasati pos- pos yang bisa dihemat.

”Kalau ada pilot project (proyek percontohan) pelaksanaan JKN, tentu sangat baik,” kata Liastuti. Proyek percontohan diharapkan memberi panduan tepat terkait pelaksanaan JKN.

Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais, Dody Ranuhardy, menyatakan, uji coba sebaiknya dilaksanakan di rumah sakit pemerintah yang wajib melaksanakan JKN. Bila uji coba terbukti berjalan baik dan tidak membebani rumah sakit, rumah sakit swasta tentu akan mengikuti.

Saat ini, beberapa hal yang menjadi kendala JKN adalah tidak berjalannya sistem rujukan. Dody mencontohkan, sejumlah pasien tumor payudara kerap langsung datang ke Dharmais meski tumor yang diderita kategori jinak dan bisa ditangani rumah sakit tipe C atau D.

Keterbatasan dokter spesialis dan sebaran yang tidak merata juga rawan jadi masalah. Persoalan lain adalah keterbatasan peralatan kesehatan yang memadai.

Direktur Medis dan Keperawatan RSUP Sanglah, Bali, A A Ngurah Jaya Kusuma mengatakan, sejauh ini sistem rujukan rumah sakit di Bali berjalan cukup baik. Namun, masih perlu diupayakan agar sistem rujukan yang berlaku semakin efisien.

Hal lain adalah penyusunan Panduan Praktik Klinik (PPK) untuk beberapa penyakit. PPK adalah standar prosedur operasional untuk membantu dokter dan tenaga kesehatan lain terkait tata laksana penyakit atau kondisi klinis yang spesifik.

Sistem pembayaran

Secara terpisah, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Sutoto menyatakan, rumah sakit yang siap melaksanakan JKN adalah rumah sakit yang sudah melayani Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Sistem pembayaran yang digunakan sama, yaitu INA CBGs (Indonesia Case Base Group’s). Suatu aplikasi untuk pengajuan klaim oleh penyedia pelayanan kesehatan, puskesmas, klinik maupun RS. Dalam aplikasi ini penyakit dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan biaya yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan mutu dan efektivitas pelayanan.

Saat ini jumlah rumah sakit yang telah melayani Jamkesmas ada 1.240, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan JKN adalah agar seluruh rakyat Indonesia bisa berobat dan mendapat pelayanan kesehatan.

”Selama ini, 50 persen dari penduduk Indonesia tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Persoalan ini yang ingin diselesaikan terlebih dulu,” katanya.

Hingga saat ini, rata-rata kapasitas rumah sakit yang digunakan baru 60 persen. Artinya, infrastruktur ada, tetapi belum digunakan secara maksimal.

Karena itu, tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya pada tahun-tahun pertama akan terjadi keguncangan. Dia optimistis, ke depan, JKN akan makin baik. Yang terpenting, tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.

Terkait uji coba pelaksanaan JKN, sebagaimana dikemukakan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher, rencananya akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2013. Teknis pelaksanaannya saat ini tengah disusun. Rumah sakit diharapkan dapat memberikan masukan. (DOE)

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More

Sebaran Dokter Bedah Belum Merata di Daerah

Balikpapan, Kompas - Pemerintah dinilai perlu turun tangan dan membuat aturan agar penempatan dokter bedah merata di rumah sakit tipe C dan D. Salah satunya, mengangkat dokter bedah menjadi pegawai negeri dan menempatkan mereka ke daerah terpencil.

”Saat ini, ada 100 rumah sakit tipe C dan D yang belum punya dokter bedah. Pengangkatan jadi PNS dan ditempatkan ke daerah beberapa tahun, menarik. Tidak asal ditempatkan, namun juga dijamin kesejahteraannya,” ujar Paul L Tahalele, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (Ikabi), seusai acara Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan X yang diadakan Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (Pabi), 19-23 Maret di Balikpapaan, Sabtu (23/3). Kegiatan diikuti 1.300 dokter spesialis bedah umum.

”Selain mengangkat langsung, dibentuk gugus tugas beranggota dokter-dokter bedah. Mereka jadi relawan bergiliran bertugas ke rumah sakit tipe C dan D selama beberapa tahun,” kata Paul. Rekomendasi itu akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Presiden.

Secara terpisah, Urip Murtedjo, Ketua PABI, mendesak pemerintah membuat aturan tentang pengangkatan dan penempatan dokter bedah. ”Dulu, Indonesia punya UU Wajib Kerja yang mengatur itu. Saat UU itu masih diterapkan, dokter yang belum ditempatkan ke daerah, belum bisa ambil spesialis. Konsep ini bagus,” kata dia.

Menurut Urip, dokter bedah muda akan mendapat pengalaman sangat berharga jika ditempatkan di daerah terpencil. Namun, itu perlu diikuti jaminan kesejahteraan. Saat ini, ada 1.700 dokter spesialis bedah umum di Indonesia.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di RS Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Jumat lalu, meminta dokter terjun melayani ke daerah. ”Rumah sakit harus jadi rumah sakit tanpa dinding. Dokter harus lihat rakyat di daerah yang belum ada dokternya. Jangan semua kumpul di rumah sakit di kota,” katanya. (PRA)

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More

Masih Banyak Dokter Belum Mengerti SJSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan digulirkan mulai tahun 2014 mendatang masih belum tersosialisasi dengan baik. Bahkan, dokter yang merupakan profesi yang bersinggungan langsung dengan sistem ini pun masih banyak yang belum memahaminya.

"Wacana terhadap SJSN yang dipublikasikan tidak memberikan kejelasan dan pemahaman pada tenaga praktisi kesehatan," ujar Vice Chairman dan Head of Consulting Edelman Indonesia Bambang Chriswanto dalam acara peluncuran Edelman Healthcare Professional Survey 2013 di Jakarta, Selasa (19/3/2013) kemarin.

Berdasarkan hasil survei terhadap dokter umum dan spesialis di 4 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan selama November-Desember 2012, hanya kurang dari 50 persen mereka yang memahami alur dan proses SJSN. Bahkan, dokter di Jakarta merasa memahami SJSN sedikit lebih rendah dibandingkan dengan praktisi kesehatan di kota lainnya.

Di Jakarta, praktisi kesehatan yang mengaku mengerti sepenuhnya adalah 3 persen, mengerti 35 persen, ragu-ragu 35 persen, tidak mengerti 35 persen, dan tidak menjawab 1 persen. Sedangkan di tiga kota lainnya, mengerti sepenuhnya 5 persen, mengerti 38 persen, ragu-ragu 32 persen, tidak mengerti 19 persen, dan tidak menjawab 6 persen.

Survei tersebut dilakukan oleh Edelman Indonesia bekerja sama dengan Unit Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FKUGM) dan melibatkan 421 praktisi kesehatan, 44 persen di antaranya merupakan dokter spesialis dan 56 persennya merupakan dokter umum.

Menariknya, 57 persen dari responden pernah merawat peserta ASKES. Hal ini membuktikan sosialisasi SJSN masih sangat kurang. Maka, menurut Bambang, pesan positif dari SJSN perlu dikomunikasikan secara berkelanjutan sehingga dapat memperkuat optimisme dan menggalang kepercayaan publik terhadap SJSN.

"Riset menunjukkan bahwa mayoritas publik perlu mendengar sepucuk informasi sebanyak tiga hingga lima kali untuk mempercayai pesannya," tutur Bambang.

Sumber Kompas

Info Alkes

Read More